Lawan Pelarangan Buku!: Risalah Sidang

Tampilkan postingan dengan label Risalah Sidang. Tampilkan semua postingan

13 Oktober 2010

Unduh Putusan Persidangan Pengujian UU No.4/PNPS/1963

Bagaimanapun kita perlu mengingat bahwa keberhasilan ini [dikabulkannya uji materi UU No.4/PNPS/1963 oleh MK] baru merupakan langkah pertama dalam perjuangan untuk menegakkan kebebasan berekspresi. Masih ada banyak UU dan aturan hukum lain yang menghalangi kebebasan, dan kemenangan hari ini harus mampu menjadi daya dorong untuk mengakhiri otoritarianisme dan kesewenangan dalam hukum.

Unduh:

Putusan Persidangan: Pengujian UU No.4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan

17 Juni 2010

Risalah Sidang Judicial Review Makamah Konstitusi 15 Juni 2010 "Pelarangan Buku"

Risalah sidang judicial review MK, 15 Juni 2010. Mengetengahkan keterangan saksi fakta dan ahli dari pemohon. Para saksi fakta dan ahli itu antara lain: Adnan Buyung Nasution, Atmakusumah, Magnis Suseno, Yudi Latif, dll. Untuk membacanya klik tautan dibawah ini:
http://issuu.com/lawanpelaranganbuku/docs/risalah_sidang-15juni2010?viewMode=presentation

Langganan: Postingan (Atom)

KEBEBASAN BERPENDAPAT

Pasal 28 F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 14 UU No. 39 tahun 1999

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Sebagai negara pihak dari Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12/2005, Indonesia terikat pada standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal dalam melakukan pembatasan atas penikmatan hak, khususnya terkait dengan hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat sebagaimana dimuat dalam Komentar Umum No. 10 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diadopsi PBB sejak tahun 1983 dan lebih lanjut diatur melalui Prinsip-prinsip Siracusa yang diadopsi pada tahun 1984.

Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa “setiap orang akan berhak mempunyai dan menyatakan pendapat tanpa diganggu, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas, baik secara lisan maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui sarana lain menurut pilihannya sendiri”.

Laman

13 Oktober 2010

Unduh Putusan Persidangan Pengujian UU No.4/PNPS/1963

17 Juni 2010

Risalah Sidang Judicial Review Makamah Konstitusi 15 Juni 2010 "Pelarangan Buku"