Bagaimanapun kita perlu mengingat bahwa keberhasilan ini [dikabulkannya uji materi UU No.4/PNPS/1963 oleh MK] baru merupakan langkah pertama dalam perjuangan untuk menegakkan kebebasan berekspresi. Masih ada banyak UU dan aturan hukum lain yang menghalangi kebebasan, dan kemenangan hari ini harus mampu menjadi daya dorong untuk mengakhiri otoritarianisme dan kesewenangan dalam hukum.
Unduh:
13 Oktober 2010
Mahkamah Kontitusi mengabulkan uji materi UU No.4/PNPS/1963
Siaran Pers Institut Sejarah Sosial Indonesia
Hari ini, Rabu, 13 Oktober 2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji materi atas UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum, terhadap UUD 1945. Permohonan itu diajukan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) serta sejumlah pemohon lain.
Selama hampir setengah abad, rezim-rezim yang memerintah negeri ini menggunakan UU tersebut sebagai dasar hukum untuk memberangus kebebasan berekpresi warga. Dalam kurun waktu tersebut lebih dari dua ribu judul buku yang diproduksi dengan tujuan menyampaikan informasi, hasil-hasil studi, pendapat, cita-cita, dan refleksi, dilarang dan dibakar oleh penguasa. Oleh karena itu, sungguh tepat keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini untuk mengembalikan rel kehidupan bangsa di atas konstitusi.
Hari ini, Rabu, 13 Oktober 2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji materi atas UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum, terhadap UUD 1945. Permohonan itu diajukan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) serta sejumlah pemohon lain.
Selama hampir setengah abad, rezim-rezim yang memerintah negeri ini menggunakan UU tersebut sebagai dasar hukum untuk memberangus kebebasan berekpresi warga. Dalam kurun waktu tersebut lebih dari dua ribu judul buku yang diproduksi dengan tujuan menyampaikan informasi, hasil-hasil studi, pendapat, cita-cita, dan refleksi, dilarang dan dibakar oleh penguasa. Oleh karena itu, sungguh tepat keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini untuk mengembalikan rel kehidupan bangsa di atas konstitusi.
02 Oktober 2010
Ekspresi G30S dengan versi berbeda
1 Oktober 2010 - 08:37 GMT
Andreas Nugroho
Menyajikan cerita atau pandangan lain tentang peristiwa 1965 ternyata bukan hal mudah, walau peristiwa itu sudah berlangsung empat puluh tahun dan penguasa sudah silih berganti. Memang sejumlah buku atau film yang berkisah soal ini mulai banyak bermunculan, namun tidak sedikit pula yang mengalami tekanan atau bahkan dilarang sama sekali.
Banyak orang yang masih mengenang bahwa tanggal 30 September -di jaman Presiden Suharto dulu- merupakan hari pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI.
30 September 2010
Fear of PKI leads to banning books
Published on The Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com)
The Jakarta Post | Thu, 09/30/2010 4:35 PM |
Arghea Desafti Hapsari
Indonesia observes the anniversary of the death of seven generals in the 1965 abortive coup, that led to a pogrom against hundreds of thousands of alleged members of the Indonesian Communist Party (PKI).
Forty-five years on, fears of communism linger on in the Attorney General’s Office (AGO), still unwilling to revoke laws allowing the government to ban books on Marxism.
The AGO in 2009 banned books, including John Roosa’s take on the coup, entitled Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (Pretext for Mass Murder The September 30 Movement and Soehartos Coup d’ Etat).
Indonesia observes the anniversary of the death of seven generals in the 1965 abortive coup, that led to a pogrom against hundreds of thousands of alleged members of the Indonesian Communist Party (PKI).
Forty-five years on, fears of communism linger on in the Attorney General’s Office (AGO), still unwilling to revoke laws allowing the government to ban books on Marxism.
The AGO in 2009 banned books, including John Roosa’s take on the coup, entitled Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (Pretext for Mass Murder The September 30 Movement and Soehartos Coup d’ Etat).
22 Agustus 2010
Ayo bergabung dan beraksi!
Poster secara umum mudah dibuat dan disebarkan. Poster itu menarik dan terjangkau untuk menyatakan pikiran, mengundang debat dan menciptakan diskusi ke segala lapisan masyarakat.
Lawan Pelarangan Buku! bekerjasama dengan Posteraksi mengadakan panggilan karya poster dengan tema: 'Mulailah Membaca Atau Kita Semua Akan Tertipu', untuk keterangan lebih lanjut silahkan kunjungi http://posteraksi.wordpress.com.
Ayo bergabung dan beraksi!
Langganan:
Postingan (Atom)