Lawan Pelarangan Buku!: Ahli nilai Tim Clearing House Kejagung tidak kompeten

http://www.primaironline.com/berita/hukum/ahli-nilai-tim-clearing-house-kejagung-tidak-kompeten

KEBEBASAN BERPENDAPAT

Pasal 28 F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 14 UU No. 39 tahun 1999

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Sebagai negara pihak dari Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12/2005, Indonesia terikat pada standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal dalam melakukan pembatasan atas penikmatan hak, khususnya terkait dengan hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat sebagaimana dimuat dalam Komentar Umum No. 10 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diadopsi PBB sejak tahun 1983 dan lebih lanjut diatur melalui Prinsip-prinsip Siracusa yang diadopsi pada tahun 1984.

Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa “setiap orang akan berhak mempunyai dan menyatakan pendapat tanpa diganggu, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas, baik secara lisan maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui sarana lain menurut pilihannya sendiri”.

Laman

02 Juni 2010

Ahli nilai Tim Clearing House Kejagung tidak kompeten

Tidak ada komentar:

Posting Komentar